Demokrasi Amerka Serikat (AS) dan Politik Uang

Musim pemilu AS telah dimulai dimana rakyatnya mulai memilih Presiden baru. Beberapa bulan ke depan, Amerika dan belahan dunia lainnya akan menyaksikan siapa pengganti Presiden GW. Bush, apakah itu John McCain dari Partai Republik atau Hillary Clinton atau Barack Obama, dua capres dari Partai Demokrat. Sistem politik Amerika sering dibanggakan pada dunia sebagai contoh ‘Impian Amerika’, dimana rakyat biasa bisa memilih dengan penuh kebebasan untuk memilih pemimpin mereka, secara tertib dan damai. Dengan bangga, mereka berkata bahwa siapapun bisa mencalonkan diri sebagai kandidat Presiden.
Namun, kenyataan menunjukkan bahwa impian politik Amerika tidak lebih dari sekedar mitos; ini terbukti dari jumlah uang yang luarbiasa besar digelontorkan oleh beberapa kandidat elit saja; milyaran dollar telah terbayar untuk biaya kampanye. Faktanya adalah bahwa di Amerika dan dimana pun, Demokrasi tidak pernah menepati janjinya. Kuatnya pengaruh uang adalah kecacatan Demokrasi, suatu sistem pemerintahan yang memihak golongan kaya dan istemewa saja.



Di pemilu 2004, capres saat itu GW Bush menerima donasi 292 juta dollar, sedangkan lawannya John Kerry dari partai democrat menerima 253,9 juta dollar. Kandidat independen, Ralph Nader hanya menerima 4,5 juta dolar saja. Total biaya pemilihan Presiden dan kursi perwakilan rakyat di Konggres berkisar sebesar 3,9 milyar dollar.

Untuk tahun 2008 ini, Barack Obama telah mendapatkan 193 juta dolar, Hillary Clinton 169 juta dolar, sedangkan John McCain sekitar 64 juta dolar. Sebenarnya persyaratan untuk menjadi Capres Amerika cukup sederhana: kelahiran warga negara Amerika, tinggal di amerika selama 14 tahun, dan berumur minimal 35 tahun. Akan tetapi dengan jumlah biaya kampanye yang sangat besar seperti biaya iklan TV, radio dan kebutuhan pemasaran kampanye lainnya, sangat kecil kemungkinannya bagi anggota rakyat biasa untuk bisa menjadi capres yang bisa diperhitungkan. Uang menjadi penghadang alami.

Kenyataan semacam inilah yang menyebabkan hilangnya kepercayaan dari para pemilih Amerika terhadap sistem politiknya sendiri. Partisipasi pemilih di pemilu Amerika menunjukkan penurunan dalam beberapa tahun terakhir, dan merupakan salah satu tingkat partisipasi yang rendah di antara negara-negara maju lainnya. Maka secara praktis, hanya kelompok minoritas dari seluruh para pemilih yang memenuhi syarat sajalah yang akhirnya memilih calon wakil rakyat dan presiden.

Rakyat biasa pun akhirnya mulai mempertanyakan kenapa pilihan mereka pada pemilu sebenarnya tidak memiliki pengaruh yang berarti dalam sistem politik amerika. Dugaan rakyat terhadap tidak berartinya pilihan mereka pada pemilu semakin menguat ketika kebijakan politik partai Demokrat dan partai Republik semakin sulit dibedakan. Keduanya menerapkan politik luarnegeri yang haus perang dan memiliki agenda pro bisnis dengan mengorbankan pendanaan pelayanan sosial dalam negeri. Alasan kenapa sistem Demokrasi Amerika bisa melahirkan situasi

seperti ini adalah kuatnya pengaruh uang dan kelompok-kelompok kunci yang memiliki kepentingant tertentu. Korporasi atau perusahaan besar Amerika dan kelompok-kelompok tidak melihat diri mereka sebagai dermawan yang murah hati.Akan tetapi mereka memberikan uang kepada para calon politisi dengan harapan ketika para politisi terpilih atau memenangkan kursi kekuasaan, lahirlah kebijakan-kebijakan yang menguntungkan mereka sendiri.

Inilah cacat yang mendasar dari sistem Demokrasi, dimana ia menghasilkan hukum dan kebijakan buatan manusia yang akan menguntungkan pihak-pihak yang bisa memenangkan pengaruh, dengan tumbal rakyat biasa. Presiden Amerika sendiri, Eisenhower, pernah memperingatkan adanya kekuatan korup yang bisa menyetir kebijakan politik Amerika dalam pidato perpisahannya di bulan Januari 1961 sebagai berikut:
“…three and a half million men and women are directly engaged in the defence establishment. We annually spend on military security more than the net income of all United States corporations. This conjunction of an immense military establishment and a large arms industry is new in the American experience. The total influence — economic, political, even spiritual — is felt in every city, every State house, every office of the Federal government.
We recognize the imperative need for this development. Yet we must not fail to comprehend its grave implications. Our toil, resources and livelihood are all involved; so is the very structure of our society. In the councils of government, we must guard against the acquisition of unwarranted influence, whether sought or unsought, by the military/industrial complex. The potential for the disastrous rise of misplaced power exists and will persist.”

(”… tiga setengah juta pria dan wanita terlibat langsung dalam industri pertahanan. Kita mengeluarkan dana untuk kepentingan militer yang nilainya melampaui gabungan dari seluruh keuntungan bersih perusahaan-perusahaan di Amerika. Bagi Amerika sendiri, adanya superstruktur militer yang didukung oleh industri persenjataan adalah suatu hal baru. Dan pengaruhnya sungguh luar biasa baik dari segi ekonomi, politik, dan spiritual, dan juga dirasakan di setiap kota, pemerintah negara bagian, dan setiap departemen Federal.

Di satu sisi, kami sadar bahwa superstruktur ini penting untuk dimiliki. Tapi kita juga jangan lengah akan dampak atau implikasi yang berbahaya. Kerja keras kita, sumber daya kita, dan kehidupan kita, serta struktur masyarakat kita, kesemuanya saling terkait dan terlibat. Maka dalam sistem pemerintahan kita tetap harus ada kewaspadaan dari setiap pengaruh, baik secara sengaja atau tidak, dari kompleks militer/industri. Potensi akan lahirnya suatu kekuasaan yang tidak pada tempatnya akan tetap ada. “)

Saat ini pendanaan pertahanan Amerika sebesar 1 milyar dolar per tahun. Ini besarnya hampir sama dengan total APBN yang disetujui Konggres AS di bulan Maret 2008 sebesar 3 milyar dolar. Sedangkan pendanaan sosial dan kesehatan, secara kontras, semakin menurun di tahun-tahun terakhir. Meskipun, Amerika semakin banyak menghabiskan kekayaannya untuk kepentingan militer dan perang penjajahan di luar negerinya, pengaruh dari kontraktor persenjataan justru tidak menyurut. Pembagian proyek-proyek militer di negara-negara bagian yang diwakili para senator-senatornya yang berpengaruh di Konggres menunjukkan politik “Pork Barrel”, yaitu politik yang menunjukkan akrabnya pengaruh uang dengan politik. Ini tidak hanya terjadi di sektor pertahanan, tapi juga melibatkan semua korporasi Amerika, dimana mereka saling berlomba untuk memenangkan pengaruh pada para politisi. Hillary Clinton , baru-baru ini justru membuat pembelaan yang mengesankan terhadap para kelompok lobi yang memiliki kepentingan tertentu, seperti bank-bank investasi dan lembaga-lembaga keuangan yang merupakan donatur tradisional yang menyumbang dana bagi para calon Presiden dari partai demokrat maupun partai republik.

Kerentanan Demokrasi terhadap pengaruh uang dan korupsi tidak hanya terjadi di Amerika saja. Di manapun Demokrasi berada sebagai sistem pemerintahan, di situ tampaklah bagaimana golongan elit yang akhirnya mampu mengontrol pengaruh. Penelitian yang dilakukan di Amerika sendiri juga menunjukkan bahwa perusahaan yang menyumbang kepada para politisi selalu mendapatkan keuntungan yang besar dibanding perusahaan lainnya. Maka tidak heran kalau lapangan pekerjaan di Amerika di pindah ke luar negeri seperti negeri Dunia Ketiga (outsource) secara agresif, sehingga bisa menambah keuntungan mereka.

Demokrasi secara realita adalah cara canggih untuk mengontrol pengaruh dan dipakai oleh korporasi Amerika dan elit politiknya untuk secara berhati-hati memilih para pemimpinnya. Ketika rakyat Amerika memulai tradisinya untuk terlibat dalam pemilu, hasilnya akan selalu bisa ditebak. Siapapun yang menang, terlepas dari janji2 apapun yang pernah ditawarkan pada rakyat, akan melahirkan kebijakan-kebijakan ‘balas budi’ kepada para donaturnya di masa kampanye. Itulah sebabnya, pemenang sejati dalam pemilu adalah korporasi Amerika, kelompok lobi, dan grup yang memiliki kepentingan tertentu, yang telah menyokong dana kampanye para politisi. Akhirnya, golongan kaya sekali lagi mendapatkan keuntungan dengan mengorbankan nasib jutaan rakyat biasa. (Rusydan; Khilafah.com / 25 Maret 2008)

Negara Korporasi

* Dick Cheney (wakil presiden) memimpin perusahaan Haliburton Energi hingga tahun 2000. Berkat hubungan politisnya, dia berhasil memperoleh keuntungan mencapai sekira 45 juta dolar AS
* Condoleeza Rice (menlu AS ): CEO perusahaan Chevron Texas.
* Donald Rumsfeld (mantan Menhan) :pernah menjabat wakil pemimpin perusahaan Western Oil. Dia juga merupakan partner Bush di perusahaan Enron Energy. Perusahaan ini menjadi perusahaan pertama Amerika dalam rangkaian ambruknya perusahaan-perusahaan Amerika setelah kejahatan keuangan yang menenggelamkannya pada akhir tahun 2001.
* Pusat Keamanan Publik: sekitar 100 orang pejabat di pemerintahan Bush yang pertama, mereka menanamkan investasinya yang mencapai 144,6 juta dolar AS di sektor migas